Preside Prabowo Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 6 Persen di 2027

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke kisaran 6,0% hingga 6,5% pada tahun 2027. Target ini lebih rendah daripada  sasaran sebelumnya yang dipatok pada rentang 6,5% hingga 7,5%.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tegas Presiden Prabowo di hadapan 451 anggota DPR RI yang hadir.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Fokus pada Pemerataan dan Lapangan Kerja

Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga membidik perbaikan Rasio Gini untuk memperkecil ketimpangan ekonomi. Target Rasio Gini dipatok pada angka 0,362 hingga 0,367, membaik dari target sebelumnya di level 0,377 hingga 0,380.

Sektor ketenagakerjaan juga menjadi prioritas dengan target penurunan pengangguran terbuka ke level 4,30-4,87 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen pada 2027, melonjak signifikan dari target 35,00 persen di tahun 2026.

Postur Makro dan Nilai Tukar Rupiah

Dalam dokumen KEM-PPKF tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,8% hingga 6,5% dengan inflasi yang terjaga pada kisaran 1,5% sampai 3,5%.

Namun, pemerintah juga mengantisipasi dinamika global dengan menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500. Sementara itu, suku bunga SBN tenor 10 tahun dijaga pada level 6,5% hingga 7,3%.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF ini menjadi yang pertama. Prabowo pendahuluan RAPBN tersebut secara langsung di hadapan anggota legislatif, yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. (Ant/H-4)