ANCAMAN perlambatan ekonomi global akibat memanasnya situasi geopolitik internasional dinilai perlu diantisipasi tidak hanya melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga dengan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia, stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia disebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak menjaga rasa saling percaya dan keterbukaan dalam demokrasi.
Akademisi Universitas Negeri Jakarta Prof. Robertus Robert mengatakan Indonesia saat ini berada dalam situasi global yang penuh tekanan akibat konflik dan krisis yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor ekonomi, politik, hingga keamanan nasional.
“Indonesia berada di dalam tatanan global yang sedang tunggang langgang, penuh ketidakpastian dan risiko. Konflik dan krisis di pelbagai kawasan sekitar membuat tekanan baru baik ekonomi, politik maupun keamanan di Indonesia,” kata Robert di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia menilai situasi global yang tidak menentu memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam krisis ekonomi maupun politik yang lebih besar.
Menurut Robert, pengalaman krisis masa lalu perlu menjadi pelajaran penting. Ia mengingatkan bahwa apabila krisis besar kembali terjadi di tengah situasi global yang semakin kompleks, proses pemulihan ekonomi diperkirakan akan jauh lebih berat dibanding sebelumnya.
“Apakah Indonesia akan mengalami krisis seperti dulu? Kita tentu berharap tidak terjadi. Kita harus bersama-sama menjaga Indonesia agar tidak masuk ke dalam jurang krisis,” sebutnya.
Robert menilai, penguatan kepercayaan publik atau trust menjadi faktor utama untuk menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Menurut dia, kepercayaan akan tumbuh apabila pemerintah memberikan ruang partisipasi masyarakat secara nyata dan membangun komunikasi yang terbuka.
Sebaliknya, kepercayaan publik berpotensi melemah apabila keresahan masyarakat direspons secara represif atau aspirasi publik tidak diakomodasi.
“Trust muncul apabila pemerintah terbuka dan mendorong partisipasi yang genuine. Sebaliknya trust akan hilang apabila kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan rakyat dijawab dengan represi dan kekerasan,” ujarnya.
Ia menambahkan demokrasi seharusnya dapat menjadi modal sosial yang memperkuat solidaritas nasional di tengah ancaman ekonomi global.
“Warga dan pemerintah sama-sama punya kewajiban menjadikan demokrasi kita sebagai bekal untuk membangun kepercayaan agar kita mampu melewati zaman yang tak pasti ini,” tuturnya.
Sejumlah analis sebelumnya menilai peluang Indonesia mengalami krisis besar seperti krisis moneter 1998 relatif lebih kecil karena fundamental ekonomi nasional dinilai lebih kuat. Cadangan devisa, stabilitas perbankan, dan pengawasan sektor keuangan dinilai berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding masa lalu.
Meski demikian, risiko tekanan ekonomi tetap perlu diwaspadai, terutama jika konflik geopolitik berkembang menjadi krisis energi berkepanjangan yang memicu kenaikan harga komoditas dan inflasi global. Dalam kondisi tersebut, Indonesia berpotensi menghadapi risiko stagflasi, yakni perlambatan ekonomi yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. (Fal/E-1)
About the Author
