MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa agenda pengentasan kemiskinan tidak bisa terus bertumpu pada pola bantuan sosial semata. Pemerintah, kata dia, kini mendorong pendekatan yang lebih tajam yakni menggeser fokus dari pola karitatif menuju pemberdayaan yang menciptakan dampak jangka panjang.
Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat membuka Seminar Nasional Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) di Syariah Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Kamis (9/4). Dalam forum tersebut, ia juga menggarisbawahi peran strategis alumni Universitas Terbuka sebagai kekuatan sosial yang bisa langsung menyentuh masyarakat di berbagai daerah.
“Pengentasan kemiskinan harus ditopang oleh penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha yang luas bagi masyarakat,” tegas Muhaimin.
Menurutnya, bantuan sosial tetap penting sebagai perlindungan dasar bagi kelompok rentan. Namun, tanpa penguatan kapasitas masyarakat, akses pendidikan, peluang usaha, dan ekosistem kerja yang lebih luas, upaya pengurangan kemiskinan berisiko berhenti pada solusi jangka pendek.
Dalam konteks itu, pemerintah melihat alumni Universitas Terbuka sebagai aset besar. Jumlah alumni yang telah mencapai sekitar 2,3 juta orang dinilai menjadi modal sosial yang kuat untuk memperluas program pemberdayaan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Muhaimin menyebut, sebaran alumni UT di berbagai sektor dan wilayah Indonesia bisa menjadi jaringan efektif untuk mengakselerasi program-program pemerintah. Ia mendorong agar alumni tidak hanya menjadi bagian dari komunitas akademik, tetapi juga tampil sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.
Pemerintah pun membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret. Sejumlah bidang yang didorong antara lain penguatan riset berbasis kebutuhan lapangan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, keberlanjutan pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat, pengembangan UMKM alumni, hingga perluasan layanan kesehatan preventif melalui program cek kesehatan gratis.
Muhaimin mengatakan, keterlibatan alumni menjadi penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada level kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam bentuk intervensi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh alumni Universitas Terbuka untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, termasuk menopang program prioritas Presiden Prabowo.
Muhaimin juga menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan harus berpijak pada prinsip keberpihakan. Ia memastikan setiap kebijakan dan anggaran negara ditujukan untuk memperbesar kapasitas masyarakat agar mampu bangkit, mandiri, dan tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
“Pembangunan harus berjalan dengan prinsip keberpihakan, sehingga tidak ada satu pun rakyat yang tertinggal,” pungkasnya.
About the Author
