KRISIS air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Cilacap semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap mencatat jumlah desa yang terdampak kekeringan bertambah setelah menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari dua desa baru. Di kedua desa, ada lebih dari 7 ribu jiwa yang terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan dua desa yang mengajukan bantuan tersebut adalah Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, dan Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrungmangu.
“Bertambahnya wilayah terdampak kekeringan diketahui dari surat permohonan bantuan air bersih yang kami terima dari Desa Cimrutu dan Desa Cinangsi,” kata Taryo pada Rabu (24/6).
Di Desa Cimrutu, kekeringan melanda tiga dusun, yakni Dusun Cimrutu, Dusun Ciputri, dan Dusun Kalenwedi. Sedikitnya 320 kepala keluarga dengan jumlah sekitar 3.926 jiwa dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Sementara itu, di Desa Cinangsi, kekeringan terjadi di Dusun Cinangsi Timur, Cibriluk, Cinangsi Barat, dan Damajaya. Sebanyak 830 kepala keluarga atau sekitar 3.194 jiwa terdampak krisis air bersih dan membutuhkan bantuan pasokan air.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, BPBD Cilacap segera menerjunkan tim untuk melakukan asesmen dan pengecekan langsung ke lokasi terdampak sebelum mendistribusikan bantuan.
“Kami akan segera menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan pengecekan lokasi atau asesmen oleh tim dari BPBD Cilacap,” ujarnya.
Dengan bertambahnya dua desa tersebut, jumlah wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap kini menjadi empat desa. Sebelumnya, BPBD telah lebih dulu menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, dan Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi.
BPBD memperkirakan dampak kekeringan masih berpotensi meluas seiring meningkatnya intensitas musim kemarau. Karena itu, pemantauan terus dilakukan di berbagai wilayah yang berisiko mengalami krisis air bersih.
Selain menyiapkan distribusi bantuan, BPBD juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan melakukan penghematan untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan yang lebih parah.
“Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait terus dilakukan agar penanganan dampak kekeringan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Taryo. (LD/E-4)
About the Author
