FORUM nasional “Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi merumuskan tiga tuntutan utama. Ketiga maklumat tersebut meliputi pemulihan kedaulatan masyarakat sipil, pembangunan formasi baru republik demi mengembalikan kepercayaan publik, serta penyatuan seluruh kekuatan sipil di Indonesia.
Guna menindaklanjuti hasil konferensi tersebut, forum memberikan mandat penuh kepada Sudirman Said selaku Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho selaku Sekretaris Jenderal untuk segera menggelar rapat kerja nasional.
Sudirman Said menyatakan bahwa mandat ini menjadi momentum penting untuk mengembalikan paradigma masyarakat sipil agar mampu berdiri setara dengan pilar bernegara lainnya.
Ia mendorong jajaran Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization/CSO) untuk mengubah pola pikir tradisional dan lebih percaya diri dalam membangun komunikasi lintas sektor.
“Secara tradisional, atas nama independensi, civil society cenderung merasa risih berhubungan dengan partai politik seolah itu bukan situasi yang mulia. Padahal justru di sanalah keputusan dibuat. Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” ujar Sudirman di Kampus UGM, Sabtu (30/5).
Sekretaris Jenderal Panitia, Yanuar Nugroho, menegaskan bahwa Konferensi Republik bukan sekadar wadah diskusi wacana yang bergulir tanpa arah. Ia menggarisbawahi bahwa gerakan ini murni merupakan ruang pertukaran gagasan kolektif dan sama sekali tidak terafiliasi dengan agenda politik praktis ataupun elektoral.
Pertemuan yang melibatkan tujuh panel diskusi dan puluhan narasumber ini diklaim berjalan secara swadaya berkat gotong royong ratusan CSO tanpa sokongan sponsor korporasi. Para pembicara pun hadir menggunakan pendanaan mandiri (self–funded) sebagai wujud solidaritas.
“Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” urai Yanuar.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa salah satu output konkret yang ditargetkan pasca-konferensi adalah penyusunan sebuah “Buku Putih”. Dokumen tersebut nantinya memuat konsep serta imajinasi arah ekonomi yang berpihak pada rakyat dan kelestarian lingkungan.
“Kita tidak boleh defisit gagasan,” kata Bhima.
Dari sudut pandang akademis, Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengingatkan para aktivis agar mampu mengawinkan narasi krisis politik tingkat atas dengan krisis ekonomi riil yang dihadapi masyarakat bawah, seperti masalah lapangan kerja dan harga barang.
Menurutnya, jika kedua isu ini tidak diintegrasikan, gerakan sipil hanya akan terjebak dalam ruang diskusinya sendiri. Kondisi ekonomi mikro tersebut diperkuat oleh data ekonomi dari Wijayanto Samirin yang menyebutkan bahwa 76 persen pendapatan masyarakat saat ini habis hanya untuk konsumsi, di samping fenomena menyusutnya jumlah kelas menengah.
Di sisi lain, Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini dari mengategorikan posisi Indonesia saat ini berada dalam fase “elektoral otokrasi”, di mana pemilu tetap terselenggara namun tidak berjalan secara bebas dan adil.
Sebagai penutup rangkaian pemikiran, Gita Wirjawan menyoroti tantangan Indonesia dalam ranah geopolitik global yang dinilai masih terkendala oleh rendahnya kualitas kognisi dan distribusi pendidikan tinggi, khususnya pada bidang STEM.
“Kemampuan manuver geopolitik tidak akan terjadi jika rata-rata IQ bangsa masih berada di angka 78, Indonesia baru benar-benar layak berbangga diri jika negara sudah berhasil menghadirkan layanan dan barang publik yang berkualitas tinggi bagi seluruh rakyatnya” tutur Gita. (E-4)
About the Author
